Konflik Kebijakan Pusat vs Daerah: Sejauh Mana Wewenang Gubernur Mengambil Keputusan
Wewenang pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) merupakan salah satu isu sentral dalam desentralisasi di Indonesia, seringkali memicu Konflik Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan menengah dipindahkan dari kabupaten/kota ke tangan provinsi, yang menempatkan Gubernur sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat daerah. Pergeseran ini bertujuan untuk efisiensi dan standarisasi, namun pelaksanaannya tidak selalu mulus. Wewenang Gubernur di bidang pendidikan menengah mencakup perencanaan anggaran, penetapan kurikulum muatan lokal, dan pengelolaan sarana prasarana sekolah. Gubernur bertanggung…